Newsjatim.com,KEDIRI | – Dugaan kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencoreng wajah program yang seharusnya menguntungkan generasi penerus bangsa.
Ratusan siswa di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dilaporkan mengalami keluhan kesehatan serius mulai dari sakit perut hebat, mual, muntah, hingga pusing tak kunjung hilang, tak lama setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Kamis (24/7).
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini , di SMP Negeri 1 Kras saja tercatat sedikitnya 117 siswa mengajukan izin tidak masuk sekolah karena sakit pada Jumat (25/7).
Belum termasuk sekitar 20 siswa yang sempat mendapat pertolongan di ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan gejala yang sama.
Keluhan serupa juga muncul di SD Negeri Purwodadi 1, di mana enam siswa bahkan seorang guru dilaporkan mengalami mual dan muntah.
Menu yang disajikan saat itu diketahui berupa opor telur, tumis buncis dan wortel, serta buah anggur muscat.
Meski hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri belum merilis hasil pemeriksaan resmi maupun penyebab pasti kejadian, banyak pihak mulai mempertanyakan pola penanganan yang cenderung menutup-nutupi setiap kali muncul aduan terkait pelaksanaan MBG.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Informasi LSM Gerak Indonesia, Achmad Masliyanto, menyoroti anehnya respons instansi terkait setiap kali ada keluhan terkait program ini.
“Mengapa setiap ada aduan atau dugaan masalah pada pelaksanaan MBG, seolah selalu ada upaya menutup-nutupi, memperlambat informasi, atau bahkan mencari alasan lain di luar kualitas makanan? Padahal nyawa dan kesehatan anak taruhannya,” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan Dinas Pendidikan memiliki kewajiban dan wewenang untuk bersikap tegas. “Dinas Pendidikan Dan Kepala Sekolah tidak boleh pasif.
Jika ada indikasi penyediaan makanan tidak memenuhi standar keamanan, kebersihan, maupun kelayakan gizi – tolak dengan tegas. Jangan sampai demi kelancaran administrasi, kesehatan ribuan siswa jadi taruhan,” tambahnya.
LSM Gerak Indonesia pun kembali mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani wilayah Kecamatan Kras.
Mulai dari legalitas perizinan, kelayakan dapur pengolahan, kualitas bahan baku, cara penyimpanan, proses pengolahan, hingga sistem distribusi dan penerapan higiene yang berlaku.
“Program ini mulia tujuannya, tapi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ketat. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, beserta instansi terkait melakukan investigasi terbuka dan transparan. Hasilnya harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat tanpa rekayasa,” ujar Achmad.
Jika terbukti ada kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, maupun upaya mengaburkan fakta, LSM Gerak Indonesia menuntut evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Keselamatan anak-anak adalah harga mati, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pihak mana pun,”
Apabila tidak ada tindak lanjut, maka kami akan kembali turun jalan menyuarkannya di beberapa dinas terkait pungkasnya.(Red)
