Newsjatim.com–Kediri-Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan resmi mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah hutan Perum Perhutani Kabupaten Banyuwangi. Dukungan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada Senin (26/01).
Administrator KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo, yang hadir bersama Administrator Perhutani Banyuwangi Barat dan Utara, menjelaskan bahwa dukungan akan diberikan sesuai prosedur dan ketentuan. Timnya juga akan mereviu usulan KDMP dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi sebelum disampaikan ke Pemkab.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kantor Pusat Perhutani. Kami berharap KDMP tidak hanya dorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi juga tetap menjaga kelestarian hutan,” ujar Wahyu.
Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo mengapresiasi sinergi yang terbangun. Ia menekankan pentingnya validasi data, tinjau kondisi eksisting, dan kajian lapangan sebelum usulan disampaikan ke tingkat pusat, dengan melibatkan Pemkab, Kodim 0825 Banyuwangi, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi M. Norawi juga mendukung langkah ini.
“Tinjau lapang menjadi kunci untuk memastikan data akurat sebelum diproses pemerintah pusat. Semua pihak perlu bekerja sama untuk kemajuan masyarakat sekitar hutan,” katanya.
LSM Gerak Indonesia Ajukan Pertanyaan untuk Perhutani Kediri
Kabar dukungan dari Perhutani Banyuwangi Selatan menjadi sorotan khusus dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak Indonesia).
Jemies AC, Kepala Bidang Informasi LSM tersebut, mengajukan pertanyaan terkait kesiapan Perhutani Kediri dalam menangani program serupa.
“Perhutani Banyuwangi sudah menunjukkan komitmen mendukung KDMP dengan langkah konkret. Namun mengapa terkesan berbeda dengan kondisi di Kediri? Mengapa Perhutani Kediri belum melakukan langkah serupa seperti rekanannya di Banyuwangi? Ada apa yang perlu diperhatikan terkait dukungan terhadap program yang sama di wilayahnya?” ujar Jemies.
Kondisi ini menimbulkan perhatian dan gejolak di kalangan masyarakat Kediri, yang menyatakan kesusahan terhadap tidak adanya langkah nyata dari Perhutani Kediri dalam mendukung program sejenis yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi daerah kediri.
