Newsjatim.com,KEDIRI,Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia atau yang lebih dikenal LSM Gerak Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait pengisian jabatan kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Jawa Timur, mengingat beberapa waktu lalu adanya kekosongan jabatan yang cukup signifikan dan proses pengangkatan yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Selain itu, LSM Gerak juga menegaskan bahwa proses pengisian jabatan ini harus sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut LSM Gerak, kekosongan jabatan kepala sekolah yang pernah mencapai sekitar 115 posisi untuk SMA negeri di provinsi ini menjadi perhatian serius, mengingat kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas manajemen dan proses pembelajaran di sekolah.
“Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pelantikan terhadap 128 kepala sekolah SMA/SMK/SLB pada 25 Maret lalu, kita perlu memastikan bahwa setiap langkah pengisian jabatan ini benar-benar mengacu pada prinsip merit system yang transparan,” ujar Jemies AC Kepala Bidang Kepemudaan LSM Gerak Indonesia.
Proses pengangkatan yang diatur melalui perubahan regulasi – di mana gubernur melantik kepala SMA/SMK dan bupati/wali kota mengangkat kepala SD/SMP – harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi dasar hukum penting, yang menetapkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis dan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Jemies menegaskan pentingnya peran Dewan Pertimbangan yang terdiri dari unsur sekretaris daerah, BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan (jika ada) dalam memastikan rekomendasi calon kepala sekolah didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar.
“Kami menyambut baik kebijakan yang memperbolehkan proses seleksi melalui tes, non-tes, atau gabungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
Namun demikian, transparansi dalam setiap tahapan seleksi dan peninjauan terhadap kelayakan calon yang diajukan ke BKN harus menjadi prioritas agar tidak terjadi praktik yang tidak sesuai dengan aturan,” jelas Jemies.
“Keterbukaan informasi terkait pengisian jabatan kepala sekolah bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga kewajiban badan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Jemies.
Jems menambahkan bahwa informasi seperti kriteria seleksi, jadwal proses, daftar calon yang masuk tahap seleksi, serta alasan pemilihan nama-nama yang diajukan ke BKN seharusnya dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Kami juga mendukung program Kepemimpinan Sekolah yang diluncurkan Ditjen GTK Kemendikdasmen untuk menyiapkan calon kepala sekolah berkualitas.
“Program ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajemen sekolah. Kami berharap program ini dapat diimplementasikan secara merata di seluruh Jawa Timur, terutama untuk membina calon kepala sekolah dari kalangan guru yang berkompeten,” ucapnya.
Kami meminta pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk terus membuka akses informasi terkait proses pengisian jabatan kepala sekolah sesuai dengan ketentuan hukum, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala sekolah yang telah menjabat guna memastikan peningkatan mutu pendidikan di daerah ini.
Kami berencana mengajukan permohonan informasi terkait hasil seleksi pengisian Kepala Sekolah SMA/SMAN di Jawa-Timur pungkasnya.
