Tidak Mampu Membayar Biaya Sekolah Diduga Tukang Pentol Dapat Perlakuan Tidak Baik di SMKN 2 Kota Kediri

Tidak Mampu Membayar Biaya Sekolah Diduga Tukang Pentol Dapat Perlakuan Tidak Baik di SMKN 2 Kota Kediri

Newsjatim.com,Kediri, Jatim — Terkait pembayaran 160rb perbulan untuk anaknya yang bersekolah di SMKN 2 Kota Kediri dengan rincian 95 ribu untuk Paguyuban dan 65 ribu untuk tabungan ortu yang bekerja sebagai tukang pentol mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak Sekolah.

Dari keterangan orang tua saat di panggil oleh pihak sekolahan mengatakan “sempat saya ke sekolah untuk rapat dengan orang tua yang lainnya terkait himbauan pembayaran, ya melihat banyak yang setuju mau gimana lagi, akhirnya saya tanyakan ke salah satu guru, tapi malah di jawab gak ada sekolah gratis tis, ya ada pembayaran yang harus di lakukan juga jawab pihak sekolah kayak ngentai atau menyepelekan gitu” Ungkap Ortu berinisial S kepada koran ini.

“Ada penentuan jumlah anggaran yang harus di bayarkan, yang saya ketahui yang namanya sumbangan harusnya kan sukarela, ini saya anggap pemaksaan, karena harus di bayarkan setiap bulan, tapi ya mau gimana lagi daripada anak nanti minder saat sekolah dan menjadi bully dan sidiran guru-gurunya ya tetap saya carikan biaya tersebut, dan saya juga harus membuat surat pernyataan keikhlasan, kayak di paksa gitu” Kata S.

Andik dari LSM Bidik SIB selaku Ketua ini sangat geram “Sangat disayangkan perlakuan dari Guru yang seakan tidak memberi solusi malah mengatakan sekolah tidak gratis, saya kira pihak sekolah beserta komite menggunakan kesempatan ini untuk mencari untung sebesar-besarnya yang di bebankan kepada Wali Murid” Tuturnya.

Masih menurutnya “hal seperti ini jangan di jadikan kebiasaan yg memungut dana dari masyarakat yang tidak mendasar & tidak berpegang pada aturan & instruksi dari kedinasan/gubernur, kasihan orang tua murid yang strata ekonominya kurang baik & tidak mampu. Jangan posisi & keberadaan KOMITE di sekolah alih-alih hanya di jadikan sebagai pelindung untuk pengumpulan pungutan dana di lingkungan sekolah. Karena ini akan menajadi presentasi buruk dari dunia pendidikan itu sendiri. Zona pungli harus bersih dari area dinas pendidikan”

Lanjutnya “Secara tekhnis, soal pungutan sekolah juga diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah”

“Untuk diketahui mengutip dari Permendikbud No. 44 Tahun 2012 bilamana pihak sekolah meminta sejumlah biaya yg tidak jelas itu sudah termasuk Pungli. Apabila mengatas namakan Komite dijelaskan juga dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif juga dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan atau sumbangan dan jumlahnya pun tidak boleh ditentukan, ini akan kita usut dan laporkan ke Pihak yang berwenang, kita juga akan adakan Demo besar-besaran di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kediri, dan juga salam Kenal kita dengan Kepala Cabang Dinas yang baru dari Bojonegoro dan Tuban. ” Pungkas Andik.

Sementara dari pihak SMKN 2 Kota Kediri Zamroji saat di konfirmasi melalui Whatsapp Selasa 12/02 mengatakan “Gimana ya. Saran kan walaupun wes di omongi bola bali, yen Rung jelas takonno wali ne” Dalam bahasa indonesianya “tolong di sarankan walaupun sudah di katakan berkali kali kalau belum jelas orang tuanya bisa bertanya ke sekolah” Jelas Kepala SMKN 2 Kota Kediri Zamroji.