Statemen Kepala BPN Kabupaten Tulungagung Menjadi Sorotan LSM Gerak Indonesia.

Newsjatim.com.Progam Pencatatan tanah sistematis Lengkap atau disebut PTSL sangatlah dinantikan masyarakat, pasalnya masyarakat mendapatkan banyak kemudahan saat mengurus surat Kepemilikan tanahnya.

Seperti halnya dikabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,antusias warga mengikuti Progam PTSL sangatlah baik.

Informasi yang didapat awak media ini Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tulungagung menyelesaikan 42.726 sertifikat lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama tahun 2023.

Akan tetapi sangatlah disayangkan beredarnya Pemberitaan disalah satu media online terkait Statemen dari Kepala BPN Kabupaten Tulungagung sangat menciderai Kalangan Aktivis.

Statemen tersebut antara lain : “Namun masalah terbesarnya justru adanya oknum anggota LSM yang justru dianggap membuat takut para Kepala Desa untuk ikut PTSL.

Oknum anggota LSM ini mempertanyakan biaya PTSL mengacu pada SKB 3 menteri yang ditetapkan sebesar Rp 150.000.

Fakta di lapangan, biaya yang dibutuhkan lebih dari itu sehingga biaya yang diminta di atas Rp 150.000.

“Selama ini masyarakat tidak ada yang komplain soal biaya PTSL. Yang ribut justru oknum LSM itu, bingung juga,

Statemen tersebut diatas menjadi sorotan LSM Gerak Indonesia.

M Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesa Mengatakan seharusnya Pejabat Publik tidak Seceroboh itu mengeluarkan statemen sehingga bisa menimbulkan Kegaduhan.

Beliau Apakah belum Paham tupoksi Lembaga Swadaya Masyarakat adalah kontrol sosial, dalam menjalankan tupoksinya anggota Suatu lembaga mengumpulkan informasi bukan membuat takut para Kepala Desa untuk ikut PTSL.

Kalau bersih Kenapa Risih, Kepala Desa yang Desanya mengikuti Progam PTSL tak perlu takut ke LSM mereka itu Mitra Pemeritahan seharusnya merangkul mereka sehingga bisa bersinergi mensukseskan Progam PTSL.

Kami jugan mempelajari terkait juklak juknis PTSL pemenuhan kelengkapan berkas menjadi tugas pemohon, mulai meterai, patok tanah, surat keterangan, surat pernyataan dan lain-lain emang Pokmas juga membutuhkan biaya operasional yang lumayan besar kami juga memahami hal tersebut, akan tetapi hal tersebut harus tranparan.

Rifa’i menambahkan Kalau berbicara kesepakatan biaya PTSL, apakah Pokmas berani menjelaskan RAB didepan bukan setelah setelah uang itu dikumpulkan dari masyarakat.

Statemene yang lucu dari seorang Pejabat Publik yaitu.

Selagi masyarakat tidak komplain soal biaya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa”.

Kalau pun dilarang malah tidak ada yang jalan,”

Progam PTSL di Kabupaten Tulungagung itu dibawah Kebijakan Kepala BPN Tulungagung seharusnya BPN Tulungagung mensosialisasikan Besaran Biaya Progam PTSL bukan malah terkesan lepas tangan.

Dalam Waktu Dekat Kami akan mengirimkan Surat Cinta Ke BPN Tulungagung, Bapak Kepala BPN yang terhormat sebagai masyarakat yang awam terkait peraturan kami butuh pemahaman peraturan mungkin bisa diskusi bareng atau diskusi terbuka terkait Progam PTSL

Sehingga masyarakat tidak menilai buruk Anggota LSM, Kami sangat mendukung Progam PTSL Bisa sukses, dan bagaimana terwujudnya sinergi lembaga dengan Pemerintahan pungkas Rifa’i.